--> Skip to main content

Mimpi Buruk Itu Bernama Femisida

Persetan dengan kalimat pembuka yang bagus, saya ingin memulai tulisan ini dengan cerita saja.

Mariana Lima Buendia, pada 29 Juni 2010, ditemukan tewas di rumahnya. Mariana gantung diri, kata suaminya, Julio Cesar. Namun, Irinea, ibu dari Mariana, tak pernah mempercayai cerita Julio. Ia tahu Mariana tak pernah bahagia atas pernikahannya, atas hubungannya dengan Julio. Tak lama setelah menikah, hanya berselang tiga minggu, Julio bahkan sudah berani memukul Irinea.

Pada mulanya Mariana mencintai Julio. Namun, perasaan itu berubah menjadi takut. Lima ratus empat puluh hari setelah pernikahan selalu menjadi mimpi buruk buat Irinea. Akhirnya, Mariana ditemukan tewas di rumah. Ia konon gantung diri dengan seutas tali tipis yang terikat pada paku seukuran pion catur. 

“Aku sangat kesakitan, tetapi aku juga memiliki keberanian untuk berkata: ‘Bajingan ini berani membunuh putriku.’ Apa yang kulihat di tubuh itu, di wajah Mariana, adalah ikhtisar penderitaan beberapa jam sebelumnya. Aku bisa melihat kesedihan di hatinya karena putriku tahu dia (Julio) akan membunuhnya,” kata Irinea

Usai itu, Irinea melaporkan kejadian malang yang menimpa putrinya kepada penegak hukum. Namun, Julio punya impunitas. Ia seorang polisi. Alhasil, laporan Irinea tak dicatat. Dikesampingkan. Irinea baru mendapatkan berkas perkara empat bulan setelah Mariana meninggal, bulan November. 

Sebulan setelahnya Julio baru diperiksa dan dipanggil untuk didakwa. Namun, setahun setelahnya ia divonis bebas. 

Tak berhenti sampai situ, Irinea terus melanjutkan kasus anaknya hingga ke Mahkamah Agung. Pada 25 Maret 2015, ia pun mencatat pencapaian bersejarah: kemenangan di Mahkamah Agung. Maka diputuskanlah agar penyelidikan dimulai dari awal dengan tim khusus. Tim khusus pun memutuskan bahwa Julio Cesar bertanggung jawab atas kematian Mariana. Perempuan malang itu meninggal bukan karena gantung diri, tetapi karena dicekik.

Kemenangan Irinea disambut dan dirayakan. Kini ada perkumpulan ibu-ibu yang berjuang untuk merebut keadilan buat anak perempuannya yang menjadi korban. Bukan sekadar korban kekerasan biasa, atau kekerasan dalam hubungan. Tumpah-ruah di jalanan, sambil membawa salib berwarna pink, ibu-ibu itu berseru bahwa anak perempuan mereka adalah korban femisida.

***

Kisah Mariana Lima Buendia hanya salah satu potret dari sejarah panjang femisida di dunia. Sayangnya, pengetahuan soal femisida masih relatif terbatas. Irinea Buendia, misalnya, belum mengetahui istilah femisida ketika anaknya dibunuh oleh Julio Cesar.

Di Indonesia sendiri, femisida merupakan terra incognita. Untuk menjelajahi daerah tak terjamah itulah Komnas Perempuan menerbitkan buku Lenyap dalam Senyap: Korban Femisida dan Keluarganya Berhak atas Keadilan.

Dimulai dengan definisi, Komnas Perempuan menyebut femisida sebagai “bentuk misoginis terhadap perempuan dan merupakan yang paling ekstrim dari pelecehan dan kekerasan seksual” (hlm. 11). Singkatnya, ia adalah pembunuhan terhadap perempuan semata karena korbannya merupakan perempuan. 

Secara kasat mata femisida memang memiliki kemiripan dengan pembunuhan secara umum. Namun, keduanya tak bisa disamakan. Pasalnya, femisida berkelindan erat dengan dominasi patriarki terhadap perempuan. Maka dari itu, kasus pembunuhan terhadap perempuan sangat mungkin digolongkan kejahatan ganda: femisida sekaligus homisida.

Lenyap dalam Senyap juga mencatat berbagai definisi hukum berikut kebijakan terkait femisida di berbagai negara: Turki, Inggris, India, Nigeria, Nikaragua, Guatemala, Malaysia, Spanyol, dan termasuk Meksiko. Berdasarkan studi itu, Komnas Perempuan hendak memberikan rekomendasi kebijakan perihal kerangka hukum, pendataan kasus, dan pemulihan keluarga korban yang mengalami kasus femisida di Indonesia. 

Rekomendasi tersebut menjadi genting sebab, berdasarkan pemantauan media daring, Komnas Perempuan menemukan 307 kasus pembunuhan perempuan dalam rentang waktu Juni 2021 hingga Juni 2022. Dari jumlah itu, ada 84 kasus femisida pasangan intim yang pelakunya merupakan suami atau mantan pasangan.

Komnas Perempuan juga menelusuri direktori putusan Mahkamah Agung dengan kata kunci “Korban adalah istri”, “Pembunuhan terhadap istri”, dan “Penganiayaan terhadap istri”. Dari ketiga kata kunci tersebut ditemukan 100 putusan. Di antaranya ada 15 kasus yang dapat digolongkan sebagai femisida. 

Besar kemungkinan jumlah kasus yang tak tercatat jauh melebihi angka di atas. Sebab, lagi-lagi, diksi femisida sendiri tak dikenal dalam putusan hakim juga media daring. 

Alhasil, ketiadaan penggunaan diksi femisida pun merembet ke berbagai soal: pendataan serba terbatas, tidak adanya hukum pidana yang spesifik, begitu juga kebijakan pemulihan terhadap keluarga korban.

***

Apa jadinya kalau perempuan terus dibunuh?

Saya tak tahu, yang jelas itu mengerikan. Karena itu berbagai negara telah membuat undang-undang femisida. Dari semua negara yang diteliti Komnas Perempuan, baru ada tiga negara yang punya aturan khusus perihal femisida. Ketiga negara itu adalah Guatemala, Nikaragua dan Meksiko.

Aturan khusus femisida tersebut berdampak pada beberapa hal. Sebut saja perihal hukuman. Di Nikaragua, pelaku femisida di ruang publik dapat dijatuhi hukuman penjara 15-20, sementara di ruang privat bisa divonis 20-25 tahun. Di Guatemala, pelaku femisida bahkan dapat dijatuhi hukuman maksimal 50 tahun.

Dari segi hukuman, Meksiko punya aturan pidana terberat untuk pelaku femisida: hukuman maksimal 60 tahun penjara. 

Tentu beratnya vonis untuk kejahatan femisida bukanlah intinya.

Kebijakan terkait femisida perlu memerhatikan persoalan ini dari hulu ke hilir. Karena itu, rekomendasi kebijakan yang ada di Lenyap dalam Senyap patut diperhatikan baik-baik.

Buku tersebut punya lima rekomendasi terkait substansi hukum, struktur hukum, aspek pemulihan, pendataan, dan budaya hukum. Dari kelima rekomendasi tersebut, masing-masing punya poin turunan yang tak kalah penting.

Perihal substansi hukum, misalnya, Komnas Perempuan merasa motif pembunuhan terhadap perempuan perlu diintegrasikan ke dalam hukum pembunuhan. Dalam aspek pendataan, diperlukan pemilahan data terkait femisida. Lebih jauh, pendataan tersebut perlu mencakup dampak femisida terhadap keluarga korban.

Struktur hukum juga perlu dibenahi agar substansi hukum femisida dapat diaplikasikan secara optimal. Salah satu struktur hukum yang menjadi perhatian Komnas Perempuan adalah kapasitas aparat penegak hukum (APH)dalam mengidentifikasi femisida. 

Kapasitas APH tentu amat penting. Kita bisa belajar dari kasus Mariana Lima Buendia yang terbengkalai sebab aparat penegak hukum yang abai.

Abainya penegak hukum tentu bukan barang sepele. Sebab, seringkali femisida tak hanya berdampak pada korban, tapi juga keluarga. Butuh waktu panjang untuk orang-orang seperti Irinea Buendia bisa berdamai dengan traumanya. Karena itu, Lenyap dalam Senyap juga punya beberapa poin rekomendasi terkait pemulihan keluarga korban.

Terakhir, Lenyap dalam Senyap juga mencantumkan rekomendasi perihal budaya hukum. Salah satu poinnya adalah kampanye dan pendidikan publik tentang femisida. Rekomendasi ini bagi saya adalah yang terpenting.

Irinea Buendia bisa dikatakan berhasil bukan hanya karena ia memenangkan kasusnya. Namun, ia menjadi promotor untuk merebut keadilan bagi keluarga korban femisida yang lain.

“Dan (jika) rekomendasi-rekomendasi itu diterapkan di Indonesia,” saya kira bisa menjadi kalimat penutup bagus untuk kisah-kisah femisida yang terlampau seram.

Editor: Ajid Fuad Muzakki

Ilustrator: Firdan Haslih Kurniawan

Rekomendasi Artikel

Aku Romário

Di beberapa kesebelasan, ada kesepakatan yang memperbolehkanku bangun siang. Tapi aku tak pernah mangkir latihan. Biarlah aku luruskan hal ini. […]

13 Aug 2022

No Comments yet!

Your Email address will not be published.